Luwu Timur - Legislator Partai Hanura, Alpian Alwi, mendesak pimpinan DPRD Luwu Limur melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan KIR palsu yang diterbitkan oknum Dishub Lutim.
Alpian menilai, ini tidak boleh dibiarkan berlarut informasinya di luar sehingga perlu mendapat kejelasan informasi dari OPD terkait. "Ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Dishub kedepan," ujarnya.
"Olehnya itu, perlu kita panggil OPD terkait dan memberikan penjelasan. Jika benar apa alasannya, jika tidak benar, ini wajib pula disampaikan ke publik, biar informasi ini tidak menjadi isu panas yang berujung pada kualitas pelayanan oleh pemerintah," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya adanya dugaan Surat Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) yang ditemukan oleh anggota perhubungan yang berinisial D bertugas untuk memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Luwu Timur, Sulawesi Selatan menuju kearah Poso Sulawesi Tengah.
Petugas Dishub Poso itu mengaku jika dalam sehari ia mendapati sebanyak tujuh kendaraan yang memiliki KIR yang diduga Palsu. Sebab, kata D, dalam dokumen KIR itu, hanya menggunakan kertas HVS biasa yang tidak memiliki barcode.
"Terkait kabar ini Fraksi Hanura meminta, pimpinan DPRD mengagendakan untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama dinas terkait. Apabila hal tersebut terbukti maka itu adalah pelanggaran dan itu mencederai nama daerah karena surat KIR menggunakan logo daerah Luwu Timur," tegasnya.
Selain Alpian Alwi, Ketua Komisi I, Harisah, juga berharap dugaan KIR palsu ini dibicarakan oleh DPRD dan melakukan RPD dengan OPD terkait.
Editor : Chaeruddin
Artikel Terkait
