PALOPO, iNewsPalopo.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Palopo mengakomodir sejumlah program usulan masyarakat selama ini. Dalam pembahasan finalisasi anggaran APBD Perubahan, DPRD Kota Palopo melakukan sejumlah pergeseran anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Abdul Salam, menyebutkan sejumlah program yang masuk di APBD Perubahan 2022, diantarannya anggaran operasional Bus Sekolah untuk pelajar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, anggaran insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Sawerigading Palopo.
"Alhamdulillah, finalisasi anggaran APBD Perubahan sudah dilaksanakan dan sejumlah usulan kami direspon oleh TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Diantaranya, penganggaran biaya operasioal bus sekolah untuk pelajar di Kelurahan Battang. Ini kami usulkan karena sudah bertahun tahun menjadi aspirasi warga," ujar Salam.
"Anggaran untuk pembayaran insentif atau honor petugas tenaga kesehatan juga kami usulkan, sehingga tidak ada alasan lagi insentif nakes di sana tidak dibayarkan. Bukan hanya itu, anggaran insentif petugas kesehatan di Puskemas Sendana juga telah ditambahkan, termasuk anggaran untuk upah atau insentif tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup," sebut legislator Partai NasDem ini.
Salam menjelaskan, tidak ada keterlambatan pembayaran insentif petugas kebersihan di Kota Palopo. Persoalan ini telah dijelaskan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ke DPRD Palopo. "Waktu pokok anggaran 2022 hanya dianggarnkan sampai september 2022. Olehnya itu, finalisasi tadi kami tambahkan lagi untuk pembayaran oktober - desember," lanjutnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Palopo Misbahuddin, menambahkan, rapat finalisasi dengan TAPD Pemerintah Kota Palopo, siang tadi juga telah ditambahkan anggaran untuk program normalisasi sungai "Kita telah menambahkan anggaran pemeliharaan pada bidang PSDA Dinas PUPR, termasuk normalisasi Sungai Salobulo dan Sungai Sangtandung," sebutnya.
"Sebaiknya OPD tehnis khususnya Dinas PUPR lebih memprioritaskan penaggulangan talud dan normalisasi sungai sebegai bagian dari program penanggulangan antisipasi banjir," kunci legislator PKB ini.
Editor : Chaeruddin
Artikel Terkait
