"Yang terjadi saat ini, profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud, salah satu penyebabnya karena terjadi ketidak sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya," jelasnya.
Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam program reformasi birokrasi, maka diperlukan penataan birokrasi yang baik, terinci, terukur dan output kerja yang jelas serta alur kegiatan dan standar prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.
"Karena pentingnya bimtek ini, maka saya mengharapkan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan secara serius, begitu pula dengan para panitia dan narasumber untuk dapat membimbing para peserta," tutupnya.
Koordinator Poksi PKM Puslatbang LAN RI Makassar, Anita, mengatakan, pasca penyederhanaan birokrasi banyak yang kebingungan terkait analisa jabatan dan beban kerja tersebut
"Memang perlu melakukan analisa jabatan, jabatan-jabatan apa saja yang ada di Kabupaten Luwu dan kemudian menentukan beban kerjanya, In Shaa Allah, nanti kami tidak hanya akan memberikan materi teknis khusus tetapi juga akan dilengkapi dengan memberikan sampel analisa setiap jabatan," kata Anita.
Editor : Chaeruddin
Artikel Terkait
