DPRD Lutim Desak BPTD XIX Sulselbar Sekaitan PT PDS
Senin, 31 Oktober 2022 | 08:51 WIB
Fitra 
"Dalam peraturan menteri PUPR jelas mengatur bahwa izin pemanfaatan jalan daerah kewenangan bupati," sebutnya.
Diketahui, PUPR Sulsel dalam surat bernomor UM.03.04/PPK2.4.WIL.TI-SS/07.10/X/2022 perihal larangan penggunaan jalan nasional Ruas Malili - Bts. Sultra Km 575+000 sampai dengan 580+000 yang digunakan oleh PT.PDS.
Informasi yang diterima awak media, menyebutkan, surat terkait larangan penggunaan jalan nasional oleh PT PDS itu dikeluarkan PUPR Sulsel berdasarkan hasil kunjungan kerja bersama dengan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2022 di Kabupaten Luwu Timur, dan Surat Kepala Balai BBPJN Provinsi Sulawesi Selatan perihal persetujuan prinsip dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
Editor : Chaeruddin
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Kota Palopo
1 tahun lalu
Wanita Muda Telanjang Keluar dari Kamar Kos Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai
Belopa
2 tahun lalu
ATK Dinas Kesehatan Capai Rp3 miliar
Belopa
2 tahun lalu
Masmindo Bersama Indika Foundation Kembali Beri Pelatihan Guru
Belopa
2 tahun lalu
Kaitan Denda Puskesmas Kamanre, Rekanan Angkat Suara
Kota Palopo
2 tahun lalu
Sekda Palopo Dorong Perhatian Seluruh Sektor Soal Data Statistik
Masamba - Malili
2 tahun lalu
Arumahi Tegaskan, Bawaslu Harus Satu Paham Soal Regulasi Pemilu 2024
Berita Terkini
Kota Palopo
1 tahun lalu
Wanita Muda Telanjang Keluar dari Kamar Kos Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai
Belopa
2 tahun lalu
ATK Dinas Kesehatan Capai Rp3 miliar
Belopa
2 tahun lalu
Masmindo Bersama Indika Foundation Kembali Beri Pelatihan Guru
Kota Palopo
2 tahun lalu
Sekda Palopo Dorong Perhatian Seluruh Sektor Soal Data Statistik
Masamba - Malili
2 tahun lalu
Arumahi Tegaskan, Bawaslu Harus Satu Paham Soal Regulasi Pemilu 2024
Kota Palopo
2 tahun lalu
Polres Palopo Aktif Beri Pembinaan Akhlak Personil